6 Menko Minta Tambahan Anggaran 2026 ke DPR

 

MediaJurnalis — Dalam suasana rapat yang penuh perhatian di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (7/7/2025), enam menteri koordinator dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Masing-masing menko menekankan pentingnya penambahan dana guna menjalankan program prioritas nasional, memperkuat koordinasi antarkementerian, serta mendukung target strategis pemerintahan.

Hanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang absen dalam rapat karena tengah mendampingi Presiden di KTT BRICS di Brasil. Lima menko lainnya hadir langsung, sementara satu lainnya diwakili. Berikut rincian permintaan anggaran yang disampaikan:

1. Menko Polhukam: Rp 728,8 Miliar untuk Command Center

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa pagu indikatif 2026 sebesar Rp 126,5 miliar belum cukup untuk menjalankan fungsi utama koordinasi lintas lembaga. Ia mengusulkan tambahan Rp 728,8 miliar, termasuk Rp 250 miliar untuk pembangunan command center. Program koordinasi politik dalam dan luar negeri, keamanan, serta informasi menjadi prioritas.

2. Menko Kumham Imipas: Usul Tambahan Rp 100,6 Miliar

Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keprihatinan atas rendahnya alokasi anggaran tahun sebelumnya, yang hanya Rp 9 miliar dan bahkan sempat diblokir. Untuk 2026, ia mengajukan tambahan Rp 100,609 miliar di luar pagu indikatif Rp 124,6 miliar, guna menjamin kelancaran operasional dan pembayaran belanja pegawai.

3. Menko Infrastruktur: Tambahan Rp 200,2 Miliar

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan dana untuk pelaksanaan program dukungan manajemen dan kebijakan pembangunan kewilayahan. Dengan pagu awal Rp 115,7 miliar, AHY mengajukan total kebutuhan Rp 315,9 miliar untuk 2026, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

4. Menko Pangan: Tambahan Rp 272 Miliar

Zulkifli Hasan menyebut banyaknya penugasan dari inpres dan perpres, termasuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Dari pagu Rp 137 miliar, ia meminta tambahan Rp 272 miliar, sehingga total usulan mencapai Rp 410 miliar. Tujuannya adalah memantau dan mengelola kebutuhan pangan di berbagai wilayah.

5. Menko PMK: Tambahan Rp 207,2 Miliar untuk AI dan Stunting

Pratikno menekankan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik dan program penurunan stunting sebagai prioritas. Pagu indikatif 2026 sebesar Rp 106,8 miliar dinilai tidak cukup, sehingga dia mengusulkan tambahan Rp 207,2 miliar.

6. Menko PM: Cak Imin Usul Rp 276,1 Miliar

Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membawa misi besar mengentaskan kemiskinan. Dari kebutuhan Rp 500,1 miliar, saat ini hanya dialokasikan Rp 223,9 miliar. Ia meminta tambahan Rp 276,1 miliar agar program-program strategis dapat berjalan optimal.

Sinergi dan Efektivitas jadi Fokus

Permintaan tambahan anggaran ini menjadi cermin kompleksitas pelaksanaan kebijakan lintas sektor di tingkat koordinator. Para menko menilai bahwa anggaran yang proporsional diperlukan untuk menjamin efektivitas implementasi berbagai agenda nasional. DPR RI, melalui Banggar, akan mempertimbangkan usulan tersebut dalam penyusunan RAPBN 2026 mendatang.