OTT di Sultra, KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur

MediaJurnalis — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam operasi yang digelar pada Rabu malam hingga Kamis dini hari (7/8/2025), salah satu pejabat yang diamankan adalah Bupati Kolaka Timur (Koltim).

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membenarkan bahwa OTT tersebut menyasar kepala daerah aktif. Saat dikonfirmasi awak media mengenai identitas pejabat yang ditangkap, Tanak hanya menjawab singkat, “Iya,” saat ditanya apakah yang dimaksud adalah Bupati Koltim.

Hingga kini, KPK belum merinci jumlah total pihak yang turut diamankan dalam OTT tersebut. Belum ada informasi resmi mengenai barang bukti yang disita maupun konstruksi kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani.

OTT ini menjadi operasi tangkap tangan ketiga KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menggelar dua OTT lainnya:

1. Kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

2. Kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.

Sebelumnya, dalam konferensi pers capaian kinerja semester I pada 6 Agustus 2025, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcyahyanto sempat mengakui bahwa sepanjang paruh pertama tahun ini, lembaganya baru melakukan dua kali OTT.

“Sepanjang semester I juga telah melalukan dua kegiatan operasi tangkap tangan dan teman-teman sudah mengikuti semua ya, mohon maaf baru dua,” ucap Fitroh saat itu.

 

Ia juga menyatakan bahwa KPK berkomitmen untuk menggiatkan kembali penindakan melalui OTT agar memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku korupsi, khususnya di sektor pemerintahan daerah.

Penangkapan Bupati Koltim ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK, sekaligus menguatkan kekhawatiran publik atas masih maraknya praktik korupsi di tingkat lokal.

KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat untuk memberikan penjelasan resmi terkait kasus ini, termasuk status hukum pihak-pihak yang diamankan serta barang bukti yang disita dalam OTT Sultra.