 |
| Bonnie Triyana, anggota Komisi X DPR RI |
Media Journalis - Bonnie Triyana, anggota Komisi X DPR RI, menekankan cara-cara yang harus digunakan untuk menulis ulang sejarah Amerika Serikat. Dia percaya bahwa ini harus dilakukan dengan menyediakan ruang publik yang melibatkan masyarakat dan sejarawan profesional.
Penulisan sejarah negara harus dibuka untuk umum. Karena sejarah sebenarnya dimiliki oleh orang banyak dan menentukan cara sebuah negara melihat masa lalunya. Bonnie mengatakan dalam keterangannya pada Rabu (22/5/2025), "Ini untuk memetik pelajaran sejarah sepahit apapun itu."
Bonnie percaya bahwa penulisan sejarah yang tidak jelas akan menimbulkan kecurigaan terhadap penggunaan interpretasi tunggal. Bonnie juga mengingatkan bahwa penulisan sejarah harus inklusif dan demokratis.
Bonnie menambahkan, "Diawali dengan pertemuan ilmiah yang terbuka bagi semua orang, bukan terkesan keinginan sepihak."
Bonnie juga menekankan penggunaan istilah "sejarah resmi". Dia percaya bahwa istilah "sejarah resmi" tidak tepat di draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia.
Dia meminta Kemenbud untuk menjelaskan dan mengevaluasi proyek penulisan sejarah baru tersebut karena dia khawatir jika istilah "sejarah resmi" digunakan, akan muncul interpretasi "ilegal" tentang tulisan sejarah versi lain selain yang dibuat Kemenbud.
Menurutnya, proyek penulisan sejarah Kemenbud saat ini tidak menggunakan istilah "sejarah resmi" atau "sejarah resmi baru" karena istilah ini tidak dikenal dalam kaidah ilmu sejarah dan problematik baik secara prinsipil maupun metodologis.
Sebagai informasi, upaya penulisan ulang sejarah ini mencakup periode dari awal berdirinya masyarakat Nusantara hingga periode setelah Reformasi. Tiga sejarawan—Susanto Zuhdi, Singgih Tri Sulistiyono, dan Jajat Burhanudin—telah ditunjuk oleh Kementerian Kebudayaan untuk membentuk Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia.
Buku sejarah ini diharapkan selesai pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT kemerdekaan ke-80 RI.
Kemenbud menyatakan bahwa tujuan utama revisi ini adalah untuk menyesuaikan pengetahuan sejarah dengan temuan baru dari penelitian, tesis, dan disertasi sejarawan. Penulisan ulang ini akan dipublikasikan secara resmi dengan dana yang disediakan oleh Kementerian Kebudayaan, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).
PKB Meminta Penulisan Ulang Sejarah RI Untuk Mencegah Kecurigaan Bonnie memberi tahu saya bahwa Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk berbicara tentang penulisan ulang sejarah yang saat ini dilakukan oleh para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sampai saat ini, Fadli Zon belum memberikan penjelasan langsung kepada Komisi X DPR.
.jpeg)
