Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soroti Premanisme di Proyek Revitalisasi Tambak Rp 26 Triliun

MediaJurnalis- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyoroti persoalan premanisme yang disebutnya masih mengakar di sejumlah wilayah pemerintahan daerah di provinsinya. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman revitalisasi tambak bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Dedi menekankan bahwa proyek revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jawa Barat merupakan program strategis nasional dan tidak boleh terganggu oleh kepentingan individu maupun kelompok.

“Proyek strategis ini tidak boleh diganggu. Dulu di Jawa Barat, kalau dengar kata proyek, dari kepala desa sampai komponen lain langsung berpikir itu uang. Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar,” kata Dedi.

Ia menegaskan bahwa praktik semacam itu harus diakhiri. “Premanisme ini di Jawa Barat harus habis, selesai, hilang, enggak ada,” ujarnya.

Proyek revitalisasi tambak ini akan mencakup lahan seluas 20.413 hektare di empat kabupaten, yaitu Bekasi, Subang, Indramayu, dan Karawang. Dedi menjelaskan bahwa proyek tersebut berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja di sektor budidaya hingga pengolahan hasil tambak.

“Ini siklus ekonomi yang berkelanjutan, dan kita dapat suntikan modal Rp 26 triliun, itu sudah tiga perempat dari APBD Jabar yang Rp 31 triliun. Ini besar sekali,” katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang turut hadir dalam penandatanganan menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp 26 triliun akan berasal dari Badan Pengelola Investasi Danantara dan sebagian kecil dari APBN.

“Perkiraan investasi total sekitar Rp 26 triliun. Anggaran dari Danantara, sedangkan APBN untuk kebutuhan awal seperti pemetaan dan pemisahan batas tambak,” ujar Trenggono.

Ia menyampaikan bahwa pendanaan akan diberikan bertahap berdasarkan klaster wilayah. Tambak-tambak tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk budidaya ikan dari bibit hingga panen, dengan target memenuhi kebutuhan domestik serta ekspor.

Revitalisasi ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di daerah pesisir serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Jawa Barat.