MediaJurnalis — Langkah besar menuju kemandirian ekonomi nasional resmi dimulai. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meluncurkan 80.000 kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebuah kebijakan monumental yang menyasar seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Dengan peluncuran yang dilakukan pada 21 Juli 2025 di Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia menorehkan sejarah baru dalam penguatan ekonomi akar rumput melalui koperasi rakyat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku sempat terkejut ketika mengetahui bahwa 80.000 koperasi tersebut siap diluncurkan lebih awal dari yang ia perkirakan. Awalnya, ia memperkirakan target tersebut baru akan tercapai pada Oktober atau November 2025. Namun, laporan kesiapan peluncuran pada bulan Juli menunjukkan komitmen tinggi dari berbagai pihak dalam menyukseskan program ini.
Presiden menekankan bahwa koperasi bukan sekadar usaha kecil, melainkan instrumen strategis yang mampu menggerakkan ekonomi nasional dari desa. Oleh karena itu, keputusan diambil untuk membentuk koperasi di seluruh desa dan kelurahan, tidak hanya dalam skala ratusan seperti wacana sebelumnya.
Keputusan ini merupakan hasil diskusi intensif antara Presiden dan jajaran menteri yang kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Satgas ini dipimpin oleh Menko Bidang Pangan dan beranggotakan berbagai kementerian lintas sektor.
Program ini langsung dijalankan setelah seluruh menteri menyatakan kesiapannya. Bahkan, hingga saat peluncuran, tercatat sudah ada 108 koperasi yang aktif beroperasi. Ini menunjukkan dukungan luar biasa dari para kepala daerah, terutama bupati dan wali kota, yang turut menyumbangkan aset-aset tidak terpakai untuk digunakan sebagai fasilitas koperasi.
Peluncuran 80.000 KDMP bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang kolaborasi. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintahan seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN. Pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia juga ambil bagian.
Di sisi swasta dan BUMN, program ini mendapatkan dukungan dari perusahaan besar seperti PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, Telkom Indonesia, ID FOOD, PLN, hingga Biofarma dan Kimia Farma. Dukungan luas ini menunjukkan bahwa koperasi desa bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi nasional.
Presiden Prabowo menyebut inisiatif ini sebagai wujud nyata dari kehendak dan niat baik yang dikombinasikan dengan motivasi kuat. Ia berharap koperasi-koperasi ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Dengan peluncuran 80.000 koperasi desa/kelurahan ini, Indonesia tengah menyusun fondasi baru bagi sistem ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Sebuah momen penting yang patut dicatat dalam sejarah pembangunan ekonomi bangsa.